Chandra Jaya : tidak ada Ketua Yayasan yang Baru di Dwijendra

LARASBALINEWS.COM – Kisruh internal yang terjadi ditubuh Yayasan Dwijendra karena dualisme kepengurusan terus bergulir. Kedua kubu yang mengklaim sebagai pengurus yang sah saling beradu argumentasi.

Sejak beberapa bulan lalu Yayasan Dwijendra dihebohkan dengan kasus penggelapan dana yayasan yang dilakukan oleh Karlota dan Satia Negara hingga berakhir laporan ke Polda Bali, hal ini menjadi pusat perhatian masyarakat luas.

Dan kini muncul kasus baru yaitu dualisme kepengurusan yayasan Dwijendra. Puncak kekisruhan yang terakhir hingga mengakibatkan terjadinya aksi pengerahan massa yang dilakukan oleh pihak kubu Ketut Wirawan pada Senin 26 November 2018 dikarena tidak diijinkan memasuki area kampus Dwijendra.

Made Sumitra Chandra Jaya yang merupakan Ketua Yayasan Dwijendra saat ini mengaku dirinya tidak merasa terganggu dengan munculnya kepengurusan Yayasan Dwijendra tandingan dari kubu Karlota dan kawan kawan yang menempatkan mantan Rektor Universitas Dwijendra, Ketut Wirawan sebagai Ketua Yayasan.

Menurutnya, kepengurusan Yayasan Dwijendra tandingan yang baru dibentuk adalah hasil upaya dari kelompok orang yang tidak senang dengan dirinya. Karena itu sifatnya cacat hukum. Demikian disampaikan Chandra pada, Senin (3/12).

Candra Jaya mengatakan dirinya tidak berkeberatan untuk diganti, mengingat periode kepemimpinannya yang berakhir pada 20 September 2018 yang lalu.

Namun, ia merasa telah diperlakukan tidak adil oleh beberapa pihak Dewan Pembina karena menggantinya dengan semena-mena.

Menurutnya, ada kelompok yang tidak bertanggung jawab membentuk kepengurusan Yayasan Dwijendra tandingan dengan tujuan untuk menggulingkan dirinya dari jabatan sebagai Ketua Yayasan. Candra menilai, pembentukan kepengurusan Yayasan tandingan sesungguhnya tidak sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam anggaran dasar. Karena itu, pihaknya akan terus melawan.”Karena pemberhentian orang (ketua yayasan) tidak sesuai dengan anggaran dasar dan aturan hukum yang ada maka saya melawannya secara hukum,” ujarnya.

Chandra menegaskan bahwa adapun alasan dari kubu Karlota dan kawan kawan memberhentikan dirinya dari jabatan ketua Yayasan Dwijendra yakni karena tidak mengindahkan surat yang mereka berikan untuk menghentikan pembangunan gedung sekolah di dekat Lapangan Tembak, Kesiman, Denpasar Timur.

“Memberhentikan saya tanpa saya diminta klarifikasi. Alasannya (saya) tidak mengindahkan surat penghentian (sementara) pembangunan gedung di Tohpati. Loh kan saya bangun untuk pendidikan tapi kok dilarang. Karlota ambil uang yayasan untuk kepentingan pribadi ga dilarang,” ujarnya.

Karena itu ia menilai akta pemberhentian dirinya sangat tidak sah karena belum disahkan oleh Kemenkumham. (LBN)